Menkes Budi 'Semprot' Wamenkumham yang Ancam Pidanakan Penolak Vaksin


KONFRONTASI-Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah menegur seorang wakil menteri yang menyatakan ada sanksi pidana bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19 .

Pernyataan Budi merespons kritik sejumlah Anggota DPR soal sanksi vaksinasi, seperti Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP dan Aliyah Mustika Ilham dari Fraksi Demokrat.

"Saya paham bahwa ada salah satu wakil menteri yang mengucapkan hal-hal yang sangat sifatnya mengancam dan kita sudah bicarakan di kabinet juga agar komunikasi publiknya lain kali lebih sifatnya merangkul," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi mengatakan memang ada penolakan vaksinasi dari sejumlah kalangan masyarakat. Padahal, pemerintah butuh kerja sama semua pihak untuk menyukseskan vaksinasi.

Meski begitu, Budi mengakui cara menyukseskan vaksinasi dengan ancaman hukuman tidak tepat. Ìa berjanji akan membenahi komunikasi publik terkait hal ini.

"Seharusnya strateginya merangkul dan meyakinkan rakyat," ucap Budi.

"Merangkul, mengajak, dan meyakinkan karena saya rasa itu bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk mengajak rakyat untuk ikut program vaksinasi ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyebut orang yang menolak vaksin bisa dijatuhi hukuman pidana.

Eddy, sapaan akrabnya, merujuk pada Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta bagi orang yang menghalangi penyelenggaraan karantina kesehatan.

"Jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya," kata Edward dalam sebuah webinar, Sabtu (8/1) lalu.

Pernyataan itu menuai kritik tajam dari anggota dewan. Salah satunya Anggota Fraksi PDIP DPR RI Ribka Tjiptaning.

"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," kata Ribka dalam rapat kerja Komisi IX di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1).(mr/cnn)

COMMENTS

Nama

EKBIS,687,FOKUS,611,GLOBAL,1007,HIBURAN,433,IPTEK,514,KRIMINAL,298,NASIONAL,3592,OLAHRAGA,398,OPINI,214,RAGAM,1172,RELIGI,200,
ltr
item
Konfrontasi.co: Menkes Budi 'Semprot' Wamenkumham yang Ancam Pidanakan Penolak Vaksin
Menkes Budi 'Semprot' Wamenkumham yang Ancam Pidanakan Penolak Vaksin
https://lh3.googleusercontent.com/-3jIive7kCYE/YACX4nsqSvI/AAAAAAAAeC8/lzIfYs4q0e8O3PDq6R9A2xAv3rU1XV11QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_ORG_1610651569340.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-3jIive7kCYE/YACX4nsqSvI/AAAAAAAAeC8/lzIfYs4q0e8O3PDq6R9A2xAv3rU1XV11QCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_ORG_1610651569340.jpeg
Konfrontasi.co
https://www.konfrontasi.co/2021/01/menkes-budi-wamenkumham-yang-ancam.html
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/2021/01/menkes-budi-wamenkumham-yang-ancam.html
true
8284147347270130295
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By HOME PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy