UU Ciptaker Penghambaan Terhadap Investasi, Pembunuhan Terhadap Nurani

Baca juga:


JAKARTA-Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja(RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dan Pemerintah dinilai sebagai bentuk penghambaan negara pada rezim investasi. Undang-Undang tersebut sebenarnya belum tentu memandu perwujudan keadilan bagi rakyat.

Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Ismail Hasani mengatakan, RUU ini membuka laju investasi sekaligus menutup hati nurani. Sebab, seperangkat kebijakan dalam banyak klaster justru mengingkari janji pemerintah untuk memperkuat daya saing pekerja, daya saing ekologi, dan distribusi kemakmuran rakyat sebagai mandat Pasal 33 UUD 1945.

"Model pembahasan dan pengesahan yang sangat cepat dan tertutup dari partisipasi publik, telah menjadi model legislasi di tengah pandemi. Pemerintah memanfaatkan situasi pandemi ini untuk memuluskan kehendak politiknya, yang justru bukan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Bukan hanya aspek formil-nya yang bermasalah, aspek materiil dari RUU ini juga memunggungi jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara dan kewajiban konstitusional negara," ujar Ismail Hasani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, ada beberapa persoalan kunci yang mendapat sorotan antara lain ketiadaan pengaturan lamanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) berpotensi menjadikan pekerja kontrak akan tetap menjadi pekerja kontrak selamanya. Kedua, ketiadaan pengaturan mengenai outsourcing hanya akan mereduksi hak-hak pekerja dengan berbagai ketidakpastian pengaturannya.

Ketiga, mekanisme pengupahan per-jam hanya semakin menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja. Kemudian, ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdampak pada lemahnya daya paksa bagi pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pengupahan dalam RUU Cipta Kerja.

UU tersebut juga dinilai bakal membuka keran PHK yang sebesar-besarnya. Selain itu, ada semangat mereduksi pelibatan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengontrolan lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan usaha. "Skema persetujuan lingkungan memperlemah upaya dalam pengawalan pelestarian lingkungan hidup," katanya.

Beberapa sorotan tersebut, kata Ismail, cukup untuk menjadi argumen bahwa negara melalui RUU Cipta Kerja ini telah melembagakan pelanggaran hak konstitusional warga yang dijamin dalam UUD NRI 1945, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2), hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D) ayat (2), hak atas kepastian hukum dan keadilan (28 D ayat (1), hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H (1), dan lain sebagainya.

Atas berbagai hal tersebut, SETARA Institute menentang keras terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja dan mendesak agar Presiden Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya dengan tidak mengundangkan UU Cipta Kerja. Kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perppu pada sebagian klaster isu dalam RUU Cipta Kerja yang menjadi instrumen pelembagaan pelanggaran hak konstitusional warga atau atas Perppu yang membatalkan keseluruhan isi dari UU Cipta Kerja.

Selain itu, institusi Polri dan unsur keamanan lainnya diminta untuk menjamin aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Apabila UU ini diujimateriilkan, Mahakamah Konstitusi perlu menjadikan aspirasi publik sebagai basis pertimbangan memutus konstitusionalitas norma dalam UU Cipta Kerja.

“ Aspirasi publik harus ditangkap sebagai arus popular constitusionalism untuk mematahkan argumen angkuh otoritas negara dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja," tutur Ismail. 

Menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu merasa sungkan dengan DPR dan Presiden yang telah memberikan jaminan masa jabatan panjang pada para hakim Konstitusi melalui UU Mahkamah Konstitusi. "Jika RUU Omnibus Law berujung di MK maka ini adalah kesempatan bagi MK untuk mengkoreksi tanpa beban atas kinerja legislasi terburuk sepanjang rezim Jokowi," pungkasnya.(mr/snd)

COMMENTS

Loading...

Share

Loading...
Nama

BUMN,27,EKBIS,524,FOKUS,338,GLOBAL,766,IPTEK,370,KHAZANAH,180,KRIMINAL,386,LIFESTYLE,72,NASIONAL,633,OLAHRAGA,364,OPINI,142,OTOMOTIF,81,POLHUKAM,1382,PULHUKAM,1,RAGAM,805,SELEBRITA,265,
ltr
item
Konfrontasi.co: UU Ciptaker Penghambaan Terhadap Investasi, Pembunuhan Terhadap Nurani
UU Ciptaker Penghambaan Terhadap Investasi, Pembunuhan Terhadap Nurani
https://lh3.googleusercontent.com/-qbfZtIb2-hs/X3y3jn2TXaI/AAAAAAAAVzo/j8nWQtd0JPse-3D17LsW3jsXfG-FVJHhQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_ORG_1602008926947.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-qbfZtIb2-hs/X3y3jn2TXaI/AAAAAAAAVzo/j8nWQtd0JPse-3D17LsW3jsXfG-FVJHhQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_ORG_1602008926947.jpeg
Konfrontasi.co
https://www.konfrontasi.co/2020/10/uu-ciptaker-penghambaan-terhadap.html
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/2020/10/uu-ciptaker-penghambaan-terhadap.html
true
8284147347270130295
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy