PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Cipta Kerja

Baca juga:

JAKARTA- PKS menjadi salah satu fraksi di DPR yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Presiden PKS yang baru, Ahmad Syaikhu, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut omnibus law Cipta Kerja itu.

"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab, buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10/2020).

Syaikhu meminta Jokowi menerbitkan perppu karena adanya aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja oleh beberapa kalangan. Bahkan aksi demo dilakukan oleh kelompok buruh dan masyarakat sipil.

"Aksi buruh dan koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Ciptaker berdampak buruk bukan hanya pada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi kita," tegas Syaikhu.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menilai substansi pada UU Cipta Kerja memuat pengaturan yang tidak adil terhadap nasib pekerja atau buruh. Menurut Syaikhu, UU Cipta Kerja lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor.

"Hal ini tecermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-pekerja, upah, dan pesangon," ucapnya.

PKS pun menyebut UU Cipta Kerja cacat secara substansi. Selain itu, kata Syaikhu, UU Cipta Kerja juga cacat formil dan prosesnya.

"UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan! Sangat besar peluang terjadinya penyelewengan!" tegas anggota Komisi V DPR RI itu.

"Kami tegas menolak UU Cipta Kerja dari awal hingga saat pengesahan di sidang paripurna DPR," sambung Syaikhu.

Untuk itu, Syaikhu berharap Presiden Jokowi mengakomodasi aspirasi buruh dan koalisi masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja. Caranya adalah dengan mengeluarkan perppu.

"Presiden bisa keluarkan perppu jika memang benar-benar peduli pada nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi," harap Syaikhu.

Seperti diketahui, PKS bersama Partai Demokrat menjadi fraksi di DPR yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Penolakan Fraksi PKS didasari sejumlah penilaian, salah satunya mereka menilai UU Cipta Kerja memiliki substansi liberalisasi sumber daya alam.[]


COMMENTS

Loading...

Share

Loading...
Nama

BUMN,27,EKBIS,527,FOKUS,348,GLOBAL,781,IPTEK,370,KHAZANAH,180,KRIMINAL,412,LIFESTYLE,72,NASIONAL,646,OLAHRAGA,364,OPINI,144,OTOMOTIF,81,POLHUKAM,1430,PULHUKAM,1,RAGAM,840,SELEBRITA,268,
ltr
item
Konfrontasi.co: PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Cipta Kerja
PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Cipta Kerja
https://1.bp.blogspot.com/-WJD_nJ7Rh6Y/X3x1fhunNWI/AAAAAAADbls/HVfBLl5PRGs-8B8rMpanJrnn_abhhlhAgCLcBGAsYHQ/s640/niodabn8adi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-WJD_nJ7Rh6Y/X3x1fhunNWI/AAAAAAADbls/HVfBLl5PRGs-8B8rMpanJrnn_abhhlhAgCLcBGAsYHQ/s72-c/niodabn8adi.jpg
Konfrontasi.co
https://www.konfrontasi.co/2020/10/pks-desak-jokowi-terbitkan-perppu-cabut.html
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/2020/10/pks-desak-jokowi-terbitkan-perppu-cabut.html
true
8284147347270130295
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy