Omnibus Law Disahkan, KSPI: DPR Resmi Khianati Rakyat!

Baca juga:

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat (DPR) RI tidak memiliki komitmen dengan buruh. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa langkah DPR mempercepat Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), pada Senin (5/10/2020) adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

"Kualitas DPR buruk sekali, bahkan cenderung mengkhianati [kepercayaan] rakyat. Kejar tayang seperti sinetron, RUU Cipta Kerja hanya dibahas lima hari dan itu merugikan buruh semua," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (5/10/2020)

Baca Juga : Tidak Sampai 2 Menit PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB Setujui RUU Cipta Kerja
Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa ke depan akan ada gerakan mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap DPR.

"Berulang-ulang kami dikhianati seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], UU Minerba, dan kini RUU Cipta Kerja. Jelas, suara rakyat tidak didengar," katanya.

Dia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak perlu mengajukan RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan yang seolah-olah seperti kejar setoran. Pasalnya, banyak urgensi lain yang perlu segera diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah.

"Seharusnya fokus dulu pada penanganan Covid-19 masyarakat yang terpapar makin banyak dan statistik terus naik dan belum melandai. Ini yang harus dicegah," katanya.

Dia melanjutkan bahwa saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi di berbagai perusahaan, sehingga pengesahan RUU justru memperkeruh dan membuat blunder bagi ekonomi negara ke depan.

"Kesejahteraan buruh justru makin turun karena UU ini. Karyawan dikontrak seumur hidup tanpa masa depan, karyawan outsourcing tanpa masa depan, upah murah, waktu kerja tak beraturan, hak cuti perempuan seperti melahirkan dipotong," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa langkah yang dipilih DPR terlihat seperti akal-akalan pemerintah.

"Dari sisi ekonomi pun tidak ada satu negara pun untuk mengatasi atau mengantisipasi resesi dengan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law sebagai jawabannya. Ini akal-akalan [pemerintah] saja," katanya. []


COMMENTS

Loading...

Share

Loading...
Nama

BUMN,27,EKBIS,523,FOKUS,333,GLOBAL,762,IPTEK,369,KHAZANAH,180,KRIMINAL,381,LIFESTYLE,72,NASIONAL,627,OLAHRAGA,363,OPINI,142,OTOMOTIF,81,POLHUKAM,1352,PULHUKAM,1,RAGAM,797,SELEBRITA,265,
ltr
item
Konfrontasi.co: Omnibus Law Disahkan, KSPI: DPR Resmi Khianati Rakyat!
Omnibus Law Disahkan, KSPI: DPR Resmi Khianati Rakyat!
https://1.bp.blogspot.com/-QWK3G5wuiXU/X3sKgdEtmeI/AAAAAAADbXo/FJXEhxZstI8YoIKo3SIJPbjpMhPu1yjTwCLcBGAsYHQ/s640/oiadnb89adino.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QWK3G5wuiXU/X3sKgdEtmeI/AAAAAAADbXo/FJXEhxZstI8YoIKo3SIJPbjpMhPu1yjTwCLcBGAsYHQ/s72-c/oiadnb89adino.jpg
Konfrontasi.co
https://www.konfrontasi.co/2020/10/omnibus-law-disahkan-kspi-dpr-resmi.html
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/2020/10/omnibus-law-disahkan-kspi-dpr-resmi.html
true
8284147347270130295
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy