APVI Harapkan Pemerintah Pisahkan Regulasi Industri HPTL dari Rokok

Baca juga:
JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu memaksimalkan potensi lapangan kerja yang bisa diserap oleh industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagai solusi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto mengatakan industri HPTL merupakan industri baru yang didominasi oleh pelaku UMKM. Jika perkembangan industri ini didukung penuh, kata dia, maka dapat berpotensi menyerap tenaga kerja.

"Industri HPTL telah memberikan kontribusi bagi negara melalui penerimaan cukai serta potensi penciptaan lapangan pekerjaan baru," katanya melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan data APVI, industri HPTL, khususnya rokok elektrik, telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 50 ribu orang. Angka ini belum termasuk tenaga kerja yang ada di toko ritel rokok elektrik yang jumlahnya mencapai 3.500 toko di seluruh Indonesia.

Toko ritel tersebut mayoritas terpusat di Jawa dengan jumlah 2.300 toko, sementara sisanya berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

Ia berharap adanya kebijakan dari pemerintah berupa regulasi yang mendukung dan memperkuat keberlangsungan industri HPTL. 

"Kami berharap pemerintah dapat menyusun dan menetapkan aturan khusus yang akomodatif bagi industri HPTL. Idealnya, aturan untuk HTPL berbeda dan terpisah dari regulasi rokok," katanya.

Menurut dia, regulasi tersebut harus mencakup standar produk bagi industri, peringatan kesehatan yang berbeda dengan rokok, akses informasi yang akurat, serta tata cara pemasaran yang tidak menargetkan anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Saat ini peraturan yang mengatur industri HPTL hanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Aturan tersebut mengatur besaran tarif cukai untuk HPTL sebesar 57 persen. Menurut Aryo, regulasi tersebut hanya mengatur tentang ketentuan cukai dan belum mengatur mengenai produk dan cakupan industri HPTL yang lebih luas.

Sementara itu Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo mengatakan bahwa regulasi khusus HPTL, penurunan tarif cukai, dan perubahan sistem tarif cukai HPTL merupakan tiga poin penting yang dibutuhkan industri ini.

sumber : Antara

COMMENTS

Loading...

Share

Loading...
Nama

BUMN,27,EKBIS,558,FOKUS,412,GLOBAL,829,IPTEK,380,JAKARTA,2,KHAZANAH,185,KRIMINAL,459,LIFESTYLE,72,NASIONAL,705,OLAHRAGA,370,OPINI,158,OTOMOTIF,85,POLHUKAM,1782,RAGAM,916,SELEBRITA,294,
ltr
item
Konfrontasi.co: APVI Harapkan Pemerintah Pisahkan Regulasi Industri HPTL dari Rokok
APVI Harapkan Pemerintah Pisahkan Regulasi Industri HPTL dari Rokok
https://lh3.googleusercontent.com/-pF18qEYj36U/XrNkRUmfbuI/AAAAAAAASiA/TQT0q9BVW4Iya7FfYOWHKnNvMC43gM3cQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_ORG_1588814749367.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-pF18qEYj36U/XrNkRUmfbuI/AAAAAAAASiA/TQT0q9BVW4Iya7FfYOWHKnNvMC43gM3cQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_ORG_1588814749367.jpeg
Konfrontasi.co
https://www.konfrontasi.co/2020/05/apvi-harapkan-pemerintah-pisahkan.html
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/
https://www.konfrontasi.co/2020/05/apvi-harapkan-pemerintah-pisahkan.html
true
8284147347270130295
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy